ASOSIASI PENANGKAR BURUNG NUSANTARA

Apa itu APBN?

Asosiasi Penangkar Burung Nusantara (APBN), merupakan organisasi bagi para pecinta burung yang dibentuk sebagai reaksi penolakan terhadap Permen LHK Nomer 20/2018 tentang satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Munculnya Permen tersebut secara tidak langsung berakibat kepada hobi para kicau mania sehingga tidak bisa lagi dilakukan, maka dari itu APBN (Asosiasi Penangkar Burung Nusantara) melakukan deklarasi yang diharapkan dapat mengubah Permen tersebut dan dapat menguntungkan bagi semua pihak. APBN sudah berdeklarasi di berbagai daerah di Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan sudah memiliki 40 korwil yang tersebar di daerah-daerah tersebut dengan jumlah anggota yang sudah terdaftar sebanyak 7.824.

APBN (Asosiasi Penangkar Burung Nusantara) ditujukan dari penangkar untuk penangkar, jadi semua pengurus korwil di semua wilayah adalah penangkar burung endemik Indonesia. APBN juga bersifat netral keanggotaannya (semua organisasi perburungan boleh menjadi anggota).
Inisiator dari APBN adalah pak Haji Ebod (owner CV Ebod Jaya), beliau berharap bila dunia perburungan ramai produknya bisa bagus terserap pasar. Beliau mensupport APBN untuk meramaikan dunia perburungan.

APBN telah berdeklarasi secara nasional di Cibubur pada 5 Desember 2018 yang dihadiri para pembina APBN, yaitu Bapak Teten Masduki (staf khusus presiden RI), Bapak Sofyan Juandi (Panglima Rajawali), Bapak Muhammad Kadafi (ketua BnR) dan tentunya inisiator kita kang Ebod.
Kepengurusan pusat telah terbentuk dan terus menyusun dan menjalankan program yg berkaitan dengan penangkaran burung endemik Indonesia.

Visi Misi

APBN dibentuk karena dirasa perlu membentuk suatu wadah bagi para penangkar burung Endemik Indonesia yang memiliki badan hukum resmi dan didaftarkan ke KEMENKUMHAM, yang kemudian akan menjadi wadah silaturahmi penangkar, saling memberikan informasi dan solusi masalah penangkaran dalam internal dan eksternal APBN.

Kedepannya APBN akan menjadi partner pemerintah atau pihak terkait yg akan duduk bersama bilamana pemerintah akan mengeluarkan kebijakan hukum yang berkaitan dengan penangkaran burung berkicau endemik Indonesia.